Memanfaatkan Teknologi Blockchain untuk Sertifikat Tanah Elektronik
Liputan6.com, Jakarta – Teknologi blockchain makin terkenal seiring perkembangan kripto di Indonesia. Selain mendukung proses transaksi kripto, teknologi blockchain ini juga dinilai dapat dimanfaatkan ke sektor pemerintahan.
Direktur Eksekutif Bidang Mining Indonesia Crypto Consumer Association (ICCA) Bagus Pratomo menuturkan, teknologi blockchain sangat cepat dan akan terus berkembang, unik serta transparan. Ia menilai, teknologi tersebut dapat mendukung untuk menyelesaikan masalah di sektor pemerintahan. Salah satunya yang dapat diimplementasikan untuk penerbitan sertifikat tanah elektronik.
“Sertifikat tanah sangat unik, tapi masalahnya ada beberapa kasus oknum cetak sertifikat sama. Ada kasus mafia tanah karena ada beberapa pihak punya sertifikat sama. Ini use case techology bisa masuk. Sertifikat digital itu akan unik, hanya punya satu orang, tidak ada duplikasi, dan keamanan data, hopefully di pemerintahan teknologi blockchain bisa membantu memecahkan masalah timbul,” ujar Bagus saat ditemui pada acara Utopia Blok:Verse di IdeaFest 2022, Web3X Government “Indonesia’s Perpective on Web3,” ditulis Minggu (27/11/2022).
Bagus menuturkan, penerapan teknologi blockchain untuk penerbitan sertifikat tanah masih dalam kajian.Adapun salah satu lembaga pemerintah yang akan memakai teknologi blockchain sehingga membuat data lebih transparan. Salah satunya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Ia menilai, teknologi blockchain yang sangat cepat, unik dan transparan itu dibutuhkan pemerintah. Selain itu, teknologi blockchain, menurut Bagus dapat diimplementasikan untuk supply chain.
“Teknologi blockchain sangat cepat, unik dan masih akan terus berkembang, dibutuhkan pemerintah transparansi, kecepatan, dan keunikan data. Untuk tools maybe bisa dikembangkan lagi QYC, customer, maybe supply chain,” ujar dia.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Blockchain Indonesia Asih Karnengsih menuturkan, pemakaian teknologi blockchain yang dapat diterapkan saat pemilihan dengan memakai e-voting berbasis blockchain. Adapun ia mencontohkan salah satu negara yang menerapkan teknologi blockchain di sektor pemerintahan yaitu Estonia. Salah satunya untuk pembayaran pajak.
“Karena sudah digital identity, pembayaran pajak capai 98 persen dari populasi. Sumbangan lebih baik dari pajak. Melakukan e-voting, citizen mereka di luar negeri ikut kontribusu pemilihanm” ujar dia.
Blockchain merupakan teknologi yang dipakai untuk bank data digital yang terhubung dengan kriptografi. Dengan teknologi tersebut membuat blok-blok yang terhubung sehingga akan digunakan untuk eksekusi transaksi.
Source : liputan6.com
